|
|
Klasifikasi Lingkungan Internal
Sistem Politik :
1.
Lingkungan
Fisik
a. Kondisi Geografis
A1. Luas Wilayah
-
Papua merupakan bagian barat
pulau besar Nugini.
-
Luas wilayahnya 416.129 km2 dan
mendukung hutan rimba tropis tua terluas yang masih ada di Asia Pasifik.
-
Papua didominasi oleh jajaran
pegunungan tengah menghasilkan curah hujan yang tinggi, yang dialirkan ke utara
ke pedalaman daerah aliran sungai Mamberamo yang luas dan ke selatan menuju
dataran aluvial segitiga yang melebar ketika mencapai arah timur hingga ke
daerah perbatasan Papua New Guinea
(PNG).
-
Berdasarkan fakta luas wilayah,
jenis hutan dan curah hujan yang tinggi saya menyimpulkan bahwa Papua memiliki
kekayaan flora dan fauna yang berlimpah ruah, hal ini merupakan salah satu
pendukung yang diberikan lingkungan fisik terhadap keberlangsungan pemerintahan
di suatu daerah, dalam hal ini yang dimaksud adalah kemampuan memadahi yang
dimiliki oleh alam Papua untuk mendukung pembangunan di Papua yang bersumber
dari sektor sumber daya alam.
A2. Kondisi Cuaca
-
Iklim di Papua luar biasa
karena terutama karena awannya (daerah ini mungkin merupakan salah satu tempat
yang memiliki awan terbanyak di dunia)
-
Lokasi Papua yang membentang
dari katulistiwa hingga 12 derajat Lintang Selatan menyebabkan iklim tropisnya
didominasi secara musiman oleh angin Musim Baratlaut dan Angin Pasat Tenggara.
-
Angin Musim Baratlaut
berlangsung dari November hingga Maret yang menyebabkan hujan dan cuaca yang
berubah-ubah.
-
Angin Pasat Tenggara cenderung
menghasilkan cuaca sejuk dan kering dan berlangsung mulai dari April hingga
September.
-
Papua memiliki berbagai iklim
mikro.
-
Curah hujan bervariasi dari
rendah di bagian tenggara (kurang dari 2.000 mm/tahun) hingga sangat tinggi di
sisi selatan cordillera (lebih dari 5.000 mm/tahun).
-
Curah hujan tertinggi di Papua
tercatat di kota Tembagapura yaitu rata-rata 7.500 mm/tahun.
-
Ketinggian tempat dan suhu
merupakan fenomena lingkungan yang menentukan di Papua, khususnya di daerah
yang bergunung-gunung. Kondisi ini menentukan keberadaan biota yang berbeda di
bidang-bidang lahan yang berdekatan, yang hanya dipisahkan oleh ketinggian.Karena
itulah kekayaan jenis biota di Papua sangat tinggi.
-
Iklim yang dimiliki Papua menitikberatkan pada nilai curah hujan
yang tinggi, hal ini diakibatkan karena ketinggian permukaan tanah yang
bervariasi di Papua. Dampak positif dari curah hujan yang tinggi adalah
meningkatnya daya dukung terhadap sektor pertanian di Papua, karena dengan
curah hujan yang tinggi akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor
pertanian, ini merupakan berkah yang luar biasa. Di lain sisi ketinggian
permukaan tanah yang berbeda di Papua dapat menghambat pembangunan daerah dalam
berbagai segi, karena banyak daerah yang menjadi sulit dijangkau bahkan
terisolasi terhadap pembangunan, sehingga dibutuhkan peran aktif pemerintah
dalam mendukung sarana dan prasarana perhubungan, baik darat, laut, maupun
udara. Tanah Papua memiliki potensi yang
besar dari segi sumber daya alam, namun dibutuhkan peran aktif berbagai pihak
untuk menghadapi kendala bentang alam.
b.
Sumber Kekayaan Alam
B1. Sumber Daya Alam Kehutanan
-
Hutan lebat merupakan tipe
vegetasi alami di hampir seluruh Papua, kecuali di bagian tenggara (meskipun
kebakaran yang menumbuhkan padang rumput di tempat tersebut mungkin akibat ulah
manusia).
-
Hutan di Papua memiliki
keanekaragaman jenis yang sangat tinggi; tegakannya didominasi oleh jenis pohon
tertentu dan akibat faktor sejarah geologinya, keanekaragamannya sangat
bervariasi menurut lokasi, bahkan dalam satu daerah tangkapan air. Misalnya,
didalam hutan seluas 1 ha terdapat antara 70 dan 200 jenis pohon dengan
diameter setinggi dada (dbh) lebih bear dari 10 cm. Karena itu, klasifikasi
tipe-tipe hutan ditentukan berdasarkan ketinggian, curah hujan dan struktur
vegetasinya.
-
Hutan-hutan Nuigini umumnya
dapat disebut “hutan lembab tropis”.
Daerah hutam tropis di Papua sangat heterogen, hal ini disebabkan
karena perbedaan ketinggian, struktur tanah, curah hujan, dsb.
-
Papua merupakan daerah hutan
tropis kedua terbesar di pasifik setelah Kalimantan, namun Papua memiliki
kekhususan tersendiri dibandingkan daerah lain karena hutan di Papua memiliki
keanekaragaman jenis yang sngat tinggi. Keanekaragaman yang tinggi membutuhkan
penanganan yang secara serius, karena itu hutan di Papua tidak bisa
dieksploitasi seperti daerah lainnya di Indonesia. Dibutuhkan suatu penelitian
serius terhadap sumber daya alam kehutanan di Papua secara lanjut yang akan
menjadi suatu tinjauan wajib rancangan peraturan ataupun kebijakan pemerintah
dalam penggunaan sumber daya hutan agar menjamin lestarinya flora maupun fauna
yang hidup di dalamnya. Sumber daya hutan di Papua sudah dapat menyokong
pemerintah namun dibutuhkan kehati-hatiaan pemerintah di dalam mengambill
keputusan dalam hal penggunaan terhadap sumber daya alam agar tidak memberikan
dampak buruk kepada alam maupun mahluk hidup yang mendiaminya.
B2. Sumber Daya Alam Kelautan
-
Di Papua terdapat 2.650 jenis
ikan atau yang mewakili jenis vertebrata terbanyak. Kekayaan ini dipahami
karena lokasi Papua di pusat “Segitiga Terumbu Karang” yang merupakan pusat
keanekaragaman hayati laut dunia. Kebanyakan jenis-jenisnya terdapat di daerah
terumbu karang di bgian utara Teluk Ccenderawasih dan di sekitar perairan
P.Biak dan Kep. Raja Ampat. Terumbu karang juga terdapat di sekitar Jayapura,
pesisir Fak-Fak dan di antara Teluk Kaimana dan Teluk Etna. Survei ikthiologi
(ilmu tentang ikan) dasar masih perlu dilakukan di Paoua terutama di
lokasi-lokasi yang masih belum banyak diketahui.
-
Allan dan Adrim (2003) mencatat
bahwa :
a.
1.362 ikan karang di perairan
laut Papua.
b.
±1.500 jenis (73% fauna
penghuni terumbu karang di seluruh Indonesia terdapat di Papua)
-
Papua memiliki sumber daya alam
kelautan yang sangat berlimpah, ini merupakan anugerah, namun sekaligus menjadi
tanggung jawab bersama semua pihak untuk menjaga keanekaragaman hayati yang
ada. Pemerintah sebagai regulator harus dapat mempertimbangkan dan mengkaji
tata cara penggunaan sumber daya alam yang menguntungkan dua pihak, yakni alam
itu sendiri maupun mahluk hidup di dalamnya.
B3. Sumber Daya Migas (SDM)
-
Minyak bumi merupakan produk
pertambangan utama Papua, dari sumur-sumur minyak di sekitar Sorong, Salawati
dan Teluk Bintuni.
-
Perusahaan produksi gas dan
minyak bumi pertama di Papua adalah Pertamina (Operation EP Sorong) yang
mencakup wilayah seluas 150 km2 di Klamono, Salawati Blok 01X dan Wiriagar
sejak tahun 1964. Pencarian
sumber-sumber baru terus dilanjutkan
-
Pada tahun 1998 sumber gas alam
baru ditemukan di Wiriagar Bintuni. Ladang gas alam baru ini disebut “Tangguh”.
Eksplorasi proyek LNG Tangguh Bintuni (suatu proyek kerjasama grup minyak
terbesar ke tiga di dunia, BP PLC dan BUMN Indonesia-Pertamina) menunjukkan
ketersediaan gas alam cair di teluk tersebut baru habis dalam 15 sampai 20
tahun, dengan ketersediaan mencapai 3 juta ton per tahun. Pembangunan kilang
oleh BP direncanakan selesai tahun 2006. Proyek ini akan menyumbang tambahan
pendapatan yang besar bagi pemerintah pusat, yaitu sekita US$ 3 milyar per
tahun.
-
Sektor minyak dan gas bumi
telah menyumbang pendapatan yang besar bagi pemerintah pusat dan provinsi. PDB
total dari sektor minyak bumi dan gas bumi terbilang stabil pada kisaran Rp 300
miliar sampai tahun 1997; dan meningkat drastis pada tahun 1998, atau mencapai
Rp 824 miliar. Sumbangan PDB tersebut menurun cukup besar pada tahun 1999
menjadi Rp 577 miliar karena penurunan produksi gas dan minyak bumi menjadi
1.834.085 barel pada tahun 1999 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
yaitu rata-rata 7.792.832 barel (Dwiyana
2001).
-
Gas dan minyak bumi sudah
menyumbangkan 3,37% sampai 5,54% dari PDB total selama beberapa tahun terakhir.
Gas dan minyak bumi menyumbangkan 3,12% nilai ekspor total, yaitu hampir US$ 55
juta pada tahun 2002 (dari 1,35 juta barel minyak bumi dan 341.00 barel minyak
residu.
-
Sektor MIGAS termasuk salah
satu penyumbang pendapatan daerah di Papua, namun hal ini tidak sesignifikan
sektor tambang, industri pengolahan dan pertanian. Dinamika eksplorasi terhadap
sumber daya MIGAS di Papua menunjukkan bahwa belum semua potensi sumber daya
MIGAS yang telah dieksplorasi. Kota Sorong merupakan contoh nyata dari kota
yang berkembang dari sektor MIGAS. Pada akhirnya sumber daya MIGAS merupakan
salah satu potensi yang perlu dipoles lagi. Menurut saya sumber daya MIGAS
merupakan mutiara tersembunyi yang perlu ditangani secara serius baik oleh
pemerintah setempat, para investor, maupun masyarakat.
c.
Kondisi Demografi (Kependudukan)
C1. Faktor-Faktor Penyebab Dinamika Kependudukan di Papua
-
Migrasi internal dan dari luar
provinsi mungkin merupakan penyebab utama perubahan demografi, sosial dan
budaya di Papua. Masyarakat Papua dari dulu memang sering berpindah-pindah dan
gambaran demografis dari keadaan sebelum Papua dijajah memang terus berubah.
Selama berabad-abad. Masyarakat yang tinggal di peisir pantai memandang ke arah
barat dan memertahankan perdagangan serta hubungan pernikahan dengan orang
Maluku; agama Islam tersebar sepanjang daerah pesisir (Swadling 1998, Kamma
1947/1948, Visser 1989, Huizinga 1998). Banyak masyarakat di sepanjang pesisir
ini sekarang memainkan peranan penting di semua sektor pembangunan di Papua.
-
Selama pemerintahan Belanda,
migrasi ke pusat-pusat perkotaan meningkat karena ketersediaan lapangan kerja
dan daya tarik barang-barang manufaktur. Pemerintah Indonesia merangsang
pembangunan ekonomi Irian Jaya melalui program transmigrasi, namun ternyata
tidak banyak berhasil.
-
Secara keseluruhan, meskipun
berbagai laporan menyatakan bahwa program transmigrasi merupakan usaha
pemerintah untuk men”jawa”kan orang Papua, dampak demografis program ini jauh
lebih ringan darpada yang diantisipasi oleh kebanyakan orang. Dari tahun 1976
sampai 1986, periode puncak transmigrasi, 94.000 orang menetap di lokasi
transmigrasi dan kira-kira 13.000 di antaranya adalah transmigran lokal. Selama
periode ini, hanya seperempat dari total perkiraan penambahan populasi Irian Jaya
dari para transmigran dari luar daerah (Manning dan Rumbiak 1989). Namun
seperti yang disebutkan di atas, migrasi dan urbanisasi spontan lebih banyak
memengaruhi komposisi populasi daerah-daerah perkotaan dan distribusi
pengembangan ekonomi serta sosial (lihat Visser 2001). Baru-baru ini, gelombang
migrasi dari daerah-daerah lain di Indonesia tampaknya meningkat, yang mungkin
bisa meningkatkan ketegangan-ketegangan dengan orang Papua.
C2. Kondisi Demografi Papua
a.
Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Papua menurut Provinsi
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010,
jumlah penduduk Wilayah Papua adalah sebesar 3,59 juta orang, meningkat
sebanyak 1,38 juta dari tahun 2000.
Penduduk Wilayah Papua meliputi 1,5 persen dari penduduk Indonesia, dan
merupakan konsentrasi penduduk terrendah setelah wilayah Maluku (1,1%). Dengan
luas Wilayah Papua sekitar 416.060,3
km2, tingkat kepadatan penduduk Wilayah Papua diperkirakan sebesar 8,6 jiwa per
km2, dan merupakan wilayah dengan kepadatan terrendah di Indonesia.
Perbandingan kepadatan penduduk antarprovinsi, Provinsi Papua memiliki
kepadatan lebih tinggi dibanding dengan Papua Barat.
Laju
pertumbuhan penduduk Wilayah Papua dalam 10 tahun terakhir (2000-2010) adalah sebesar 4,6 persen, lebih tinggi
dibanding laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,5 persen. Tingginya
laju pertumbuhan penduduk Wilayah Papua terutama dikontribusi oleh laju
pertumbuhan di Provinsi Papua.
Dari
sisi struktur penduduk menurut kelompok usia, hampir 64 persen penduduk Wilayah
Papua tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun). Kelompok usia terbesar
berikutnya adalah penduduk usia 0-14 tahun sebesar 34,9 persen, dan sisanya
sebanyak 1,1 persen adalah penduduk usia lanjut (di atas 65 tahun). Dengan demikian, rasio ketergantungan
(dependency ratio) di Wilayah Papua adalah sebesar 56 persen, yang berarti
setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan
sebanyak 56 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak
produktif lagi (>65 tahun). Angka
dependency ratio tersebut relatif tinggi dibandingkan angka nasional sebesar
51,3 persen.
b.
Sex Ratio di Papua
Sex
Ratio atau rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki
dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Sex Ratio penduduk
Wilayah Papua adalah sebesar 113,22 yang artinya jumlah penduduk laki-laki
relatif lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Sex Ratio di Provinsi Papua
lebih tinggi dibanding sex ratio di Papua Barat.
c.
Penduduk bekerja menurut
tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan di Wilayah Papua
Penduduk
bekerja menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan di Wilayah Papua,
sebagian besar (61,67%) berpendidikan maksimal Sekolah Dasar (<SD),
berikutnya berpendidikan SMTA Umum
(13,20%) dan SMTP (12,38%). Komposisi penduduk bekerja berpendidikan
rendah (maksimal tamat SD) menurut provinsi, sebesar 65,28 persen berada di
Provinsi Papua dan sebesar 46,13 persen di Provinsi Papua Barat. Penduduk
bekerja dengan tingkat pendidikan di atas SMTA sebagian besar berada di
Provinsi Papua Barat.
C3. Kesimpulan Demografi
Secara
keseluruhan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan
penduduk berjenis kelamin perempuan. Perkembangan dinamika penduduk di Papua
tidak dipengaruhi secara signifikan oleh program pemerintah, namun hal tersebut
secara murni terjadi karena perkembangan Papua. Pola imigrasi ke Papua pada
umumnya terjadi di dalam lingkup nasional atau antar provinsi di Indonesia.
Penduduk merupakan faktor penting pendukung lingkungan internal politik di
Papua. Politik pada hakekatnya akan mati tanpa hadirnya para aktor yang
melaksanakan politik itu. Penduduk usia produktif di Papua memiliki persentase
lebih besar dibandingkan persentase penduduk usia produktif secara nasional.
Tingginya jumlah penduduk usia produktif merupakan suatu bentuk dukungan
berarti terhadap pembangunan daerah, namun hal tersebut harus diimbangi dengan
kualitas pendidikan angkatan kerja.
Angkatan kerja berkualitas yang terserap oleh
lapangan kerja di Papua masih kalah jumlah apabila dibandingkan dengan Papua
Barat, hal ini dapat dilihat pada tabel komposisi penduduk usia 15 tahun ke
atas yang Bekerja Menurut Provinsi Papua. Menurut saya ada beberapa hal yang
dapat mempengaruhi hal tersebut, diantaranya daya serap lapangan kerja, kebudayaan
daerah setempat, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Namun dari sekian alasan
yang saya kemukakan saya menilai bahwa kualitas tenaga kerja di Papua Barat
lebih baik dibandingkan Papua sehingga dapat diprediksi bahwa pembangunan yang
daerah di Papua Barat akan lebih baik kedepannya apabila dibandingkan dengan
Papua.
2.
Lingkungan
Sosial
Meskipun provinsi Papua, kaya dengan SDA,
rakyatnya termasuk yang termiskin di Indonesia. Kesempatan pendidikan terbatas
dan mereka yang telah mendapatkan pendidikan menghadapi tingginya tingkat
pengangguran di lingkungan yang lebih mengutamakan para pekerja yang berasal
dari luar Papua. Para orang tua Papua menargetkan agar bisa memeroleh pekerjaan
di pemerintah bila mereka ingin mendapat masa depat yang sejahtera bagi
anak-anak mereka karena tingginya persaingan dalam sektor komersial. Sektor
pemerintah juga tidak kebal terhadap sikap diskriminatif terhadap orang Papua,
mungkin berbaur dengan ketakutan terhadap orang-orang yang cenderung
menumbuhkan bentuk nasionalisme separatis yang akan memeroleh terlalu banyak
pengaruh di sektor formal.
Segala upaya untuk melibatkan lebih banyak orang Papua dalam berbagai
proses pengambilan keputusan dan memekerjakan lebih banyak orang Papua di
sektor formal, akan menimbulkan suatu lingkaran setan. Tingkat pendidikan yang
umumnya rendah, dengan kurikulum yang difokuskan untuk membuat orang Papua yang
bersifat pemberontak dan sulit diatur menjadi warga negara Indonesia yang baik,
memberikan peluang kepada orang Papua dengan strategi-strategi alternatif yang
terbatas untuk memikirkan bentuk-bentuk nasionalisme yang lain dan untuk
berhubungan dengan badan-badan penasihat di dalam maupun di luar Indonesia.
Namun generasi-generasi Papua sekarang telah memanfaatkan berbagai kesempatan
pendidikan, khususnya mereka yang berasal dari daerah-daerah yang tidak terlalu
gusar atas “pengambilalihan” kekuasaan oleh pemerintah Indonesia seperti di
daerah Kepala Burung.
Keahlian dan pengetahuan para birokrat Papua sekarang
ini telah memudahkan beberapa orang berpengaruh untuk memantapkan hubungan
dengan Jakarta demi kepentingan orang-orang di Papua. Namun kemampuan ini kebanyakan digunakan demi kepentingan sendiri di
antara kaum elite tersebut. Sebaliknya, daerah-daerah pegunungan dan
pesisir selatan yang masih terbelakang lebih banyak terwakili, meskipun jumlah
pembuat kebijakannya tidak berimbang daripada mereka yang berasal dari
Biak-Numfor dan Yapen di Teluk Cenderawasih, Sorong dan Sentani, serta beberapa
perwakilan orang Jawa dan orang Maluku. Masyarakat pegunungan dan daerah
pesisir selatan sering dilanda rasa iri dengan kekuasaan yang dinikmati oleh
orang-orang dari Teluk Cenderawasih, Kepala Burung dan Sentani.
Banyak perbedaan internal yang saat ini terjadi di Papua
dan konflik berkepanjangan dengan Jakarta berkaitan dengan pergantian kekuasaan
di pusat pemerintahan dan meningkatnya perhatian terhadap akses ke SDA sebagai
akibat dari desentralisasi. Perbedaan semakin melebar antara perspektif yang
mengacu pada Papua dan perspektif nasionalis yang mendukung struktur pemerintah
yang mendukung struktur pemerintah yang tampak terorganisir, tetapi sering
menyelubungi nepotisme, kepentingan-kepentingan bisnis dan ekonomi
internasional. Pemerintah tingkat provinsi, organisasi-organisasi
kemasyarakatan dan masyarakat-masyarakat setempat masih harus menempuh
perjalanan yang panjang untuk mencapai komitmen bersama guna meningkatkan akses
ke berbagai pelayana masyarakat. Khusus untuk masyarakat pedesaan, upaya ini
sangat diperlukan untuk memrakarsai perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan
politik yang akan melayani orang-orang miskin dan untuk memromosikan pembagian
keuntungan dari SDA yang lebih berimbang melalui Otonomi Khusus.
3.
Lingkungan
Ekonomi Domestik
3a. Stuktur Perekonomian Wilayah Papua
Struktur
Ekonomi Perekonomian Wilayah Papua ditopang oleh tiga lapangan usaha utama,
yakni sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, dan industri
pengolahan. Kontribusi ketiga sektor tersebut
hampir 70 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Papua. Sektor pertambangan
dan penggalian pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan. Namun demikian penyebaran sumber daya alam
pertambangan tidak merata antardaerah.
Di luar ketiga sektor utama tersebut, sektor perdagangan, hotel, dan
restoran juga memiliki peran yang besar.
Struktur perekonomian wilayah tersebut relatif tidak mengalami
pergeseran yang berarti selama periode 2005-2011.
Struktur perekonomian Provinsi Papua masih ditopang oleh
tiga sektor utama, yaitu pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, dan
sektor jasa. Selain ketiga sektor
tersebut, sektor kontruksi dan angkutan juga memiliki peran cukup besar
terhadap pembentukan PDRB provinsi.
Sementara sektor yang menjadi penopang perekonomian Provinsi Papua Barat
adalah sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Selain kedua sektor tersebut, sektor lain
yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor jasa dan dan pertambangan (Tabel 7-24).
3b. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Menurut Lapangan Usaha
Perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2012 mengalami
percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2011.
Pada tahun 2012, dampak pelemahan ekonomi dunia nampak dirasakan di
beberapa provinsi di Indonesia,
khususnya provinsi-provinsi penghasil komoditas ekspor yang permintaan dan
harganya turun di pasar dunia. Namun
demikian secara umum perekonomian provinsi-provinsi di Wilayah Papua masih
tumbuh positif, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun
sebelumnya.
Secara sektoral, seluruh sektor tumbuh positif kecuali
sektor pertambangan dan penggalian memiliki laju negative. Sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi dan
sekaligus penopang pertumbuhan Wilayah Papua adalah sektor industri pengolahan,
sektor jasa dan sektor kontruksi. Selain ketiga sektor tersebut, sektor
pengangkutan, perdaggangan, dan sektor keuangan juga memiliki laju pertumbuhan
cukup tinggi dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2010.
3c. Kesimpulan
Perekonomian di Papua berkembang
dengan baik, namun dinamika perkembangan sumbangan pendapatan daerah
kedepannya, khususnya pada sektor pertambangan dan penggalian kurang
menjanjikan karena walaupun besar namun sumbangannya tidak bertambah bahkan
dalam beberapa tahun mengalami penurunan. Sektor pertanian dan industri
pengolahan mempunyai perkembangan yang positif dalam beberapa tahun, hal ini
menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor unggul yang dapat dikembangkan
secara lebih lagi oleh pemerintah maupun masyarakat.
Menurut saya Sektor konstruksi, sektor listrik ,air dan gas, dan industri
jasa merupakan tiga sektor usaha yang perlu mendapat perhatian lebih lagi dalam
hal pengembangan karena ketiga sektor ini merupakan sektor yang dapat maju di
kemudian hari.
Alasan saya menilai ketiga sektor usaha tersebut sebagai sektor yang
perlu diperhatikan secara lebih lagi yakni :
1.
Ketiga sektor ini merupakan
sektor yang masih belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah maupun pihak
swasta.
2.
Industri pengeboran minyak di
Papua belum menjadi primadona utama seperti tambang.
3.
Industri jasa di Papua belum
terlalu berkembang, hal ini juga merupakan salah satu penghambat perkembangan
Papua.
4.
Listrik, dan Air Bersih masih
menjadi kendala utama di Papua karena masih banyak daerah di Papua yang belum
bisa menyediakan listrik dan air bersih yang layak.
5.
Papua berada pada tahapan
pembangunan sehingga diperlukan perhatian lebih terutama pada sektor usaha
konstruksi, dengan pengembangan sektor ini secara lebih baik dapat meningkatkan
perkembangan Papua ke depannya.
Akhirnya dibutuhkan kerjasama semua pihak,
baik itu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam mendukung perbangunan
ekonomi di Papua.
KELEBIHAN
DAN KEKURANGAN LINGKUNGAN INTERNAL SISTEM POLITIK DI PAPUA
(SIMPULAN)
A.
Kelebihan
Lingkungan internal sistem politik di Papua memiliki beberapa
kelebihan yakni :
1.
Wilayah yang luas.
2.
Curah hujan yang melimpah
sehingga dapat menjamin kesuburan tanah di Papua.
3.
Iklim dan bentang alam yang
mendukung keanekaragaman hayati.
4.
Jumlah penduduk usia produktif
yang lebih banyak dibandingkan usia non produktif.
5.
Sumber daya alam yang
berlimpah, baik itu dalam bentuk mahluk hidup maupun produk yang dihasilkan
oleh bumi.
6.
Pemberlakuan sistem Otonomi
Khusus di Papua yang memberikan peluang pembentukan sistem pemerintahan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
7.
Pertanian yang berkembang
dengan maksimal sehingga dapat menjamin ketahanan pangan Papua.
8.
Masih banyaknya peluang usaha
di Papua, ini ditunjukkan dengan perkembangan yang belum terlalu signifikan
terhadap sektor-sektor usaha yang berpotensi.
B.
Kekurangan
Kekurangan yang dimiliki lingkungan internal sistem politik di Papua
yakni :
1.
Keadaan bentang alam yang
menyulitkan terjadinya pembangunan di Papua, sehingga dibutuhkan perhatian
lebih dalam hal penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efisien dalam
berbagai hal.
2.
Belum adanya kajian lanjut
tentang sumber daya alam Papua. Kalaupun sudah ada hal tersebut tidak disertai
dengan adanya fungsi kontrol serta upaya tegas dalam hal pelestarian sumber
daya alam yang tidak dapat diperbaharui di Papua.
3.
Rendahnya kualitas sumber daya
angkatan kerja yang sudah terserap lapangan kerja. Hal ini secara tidak
langsung akan berdampak negatif terhadap kinerja birokrasi pemerintahan maupun
badan swasta di Papua.
4.
Kecenderungan perekonomian yang
hanya bergantung pada sektor pertambangan padahal pada kenyataan manfaat yang
diberikan tidaklah merata pada semua daerah di Papua, hal ini menjadi sekat
bagi pandangan akan pentingnya peningkatan sektor lain yang berpotensi sebagai
penyumbang pendapatan daerah lainnya di Papua.
5.
Belum adanya upaya maksimal
dalam hal pelestarian terhadap flora dan fauna di Papua. Hal ini seharusnya
ditunjukkan dengan pemberian aturan tegas dan jelas terutama di dalam era pemberlakuan
otonomi khusus di Papua.
6.
Masih terjadinya perpecahan
internal di dalam masyarakat Papua. Hal ini ditunjukkan dengan suburnya paham
primordialisme yang salah yaitu pembagian antara masyarakat pantai dan gunung.
7.
Belum adanya pemberian ruang
gerak yang cukup atau diskriminasi bagi orang Papua untuk terlibat secara
menyeluruh di berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalaupun ada hal
tersebut sarat akan KKN dan kontrak politik sepihak.
8.
Belum adanya kesatuan di antara
masyarakat Papua, dan kerancuan diantara kedudukan hukum adat dengan hukum
nasional.
SUMBER
Rahman. A.H.I., Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta,
2007
Sistem Politik Indonesia, A. Rahman H.I., Graha Ilmu, Yogyakarta,
2007
Ekologi Papua, Editor
Sri Nurani, Andrew J. Marshall, dan Bruce Beehler, Obor Indonesia, Jakarta,
2007
Pembangunan Daerah Dalam
Angka 2012, Direktorat Pengembangan Wilayah, Jakarta, 2012
Thank you
BalasHapus